JDIH DPRD Kota Tangerang

Kesalahan Administrasi Tidak Harus Pidana

Rendahnya serapan anggaran di tahun ini membuat Presiden harus memberikan arahan kepada segenap jajarannya, tidak terkecuali penegak hukum. Tidak dapat kita pungkiri, bahwa rendah penyerapan anggaran dilatarbelakangi oleh ketakutan yang mengepala Daerah beserta jajarannya untuk melakukan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu arahan Presiden adalah agar kepolisian tidak melakukan proses hukum terhadap proses lelang, kecuali tertangkap tangan. Arahan lainnya adalah penanganan kesalahan administrasi ditangani oleh pengawas internal terlebih dahulu dan dibuka pula untuk melakukan tuntutan secara perdata.

Isu-isu tersebut yang kemudian menjadi tema Dialog Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tangerang (07/12). Acara yang mengundang seluruh Sarjana Hukum di lingkup Pemerintah Kota Tangerang mengundang narasumber-narasumber yang berkompeten antara lain Jamin Ginting, SH (Praktisi Hukum), Kepala Kejaksaan Tinggi yang diwakili oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang, Unsur Polda Metro Jaya, dan Staf Ahli.

Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.

Belum ada komentar.

Informasi Lainnya

Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengikuti rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan…

Rapat Bapemperda DPRD Kota Tangerang

DPRDKOTATANGERANG - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tangerang menggelar rapat…

Bapemperda DPRD Kota Tangerang Gelar Rapat Evaluasi Propemperda 2026

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tangerang menggelar rapat evaluasi atas sejumlah…

Verifikasi dan Validasi Lapangan PSU

Bagian Hukum mengikuti kegiatan verifikasi dan validasi lapangan PSU Kunciran Mas Permai RW 12, Kecamatan…

Merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib dan terpadu

Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Semua

238
823
853
3,405

Contact Info